About this programme
Penggunaan perusahaan jasa pertambangan dalam satu grup membutuhkan keselarasan antara struktur kepemilikan, perizinan, kontrak, dan keputusan pengadaan. Memiliki IUJP belum menjawab seluruh persyaratan penggunaan anak perusahaan atau afiliasi oleh pemegang izin tambang.
Keputusan Menteri ESDM No. 365.K/MB.01/MEM.B/2026, ditetapkan pada 18 September 2026, mengatur persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan mineral dan batubara. Hubungan yang dicakup meliputi kepemilikan saham langsung atau kesamaan satu atau lebih penerima manfaat akhir (beneficial owner) antara pemegang izin tambang dan pemegang IUJP.
Ketentuan tersebut juga membatasi pemberian persetujuan pengecualian kepada pemegang IUP/IUPK yang sedang menjalankan penugasan pemerintah, meliputi pelaksanaan proyek strategis nasional; pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara; serta pemenuhan mineral atau batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu, keberadaan proyek smelter atau kontrak pasokan domestik perlu diperiksa bersama dasar penugasan pemerintah yang relevan.
Workshop ini membantu tim legal, procurement, operasi, dan manajemen perusahaan jasa pertambangan memeriksa posisi perusahaan sebelum menunjuk kontraktor satu grup. Pembahasan mencakup pemetaan hubungan perusahaan, penilaian awal kelayakan persetujuan, penelaahan kontrak, serta penyusunan tindak lanjut lintas divisi.
Who should attend
- Direktur Operasional / GM Mining / Kepala Teknik Tambang
- Head of Legal / General Counsel / Compliance Manager
- Corporate Secretary / Corporate Affairs
- Head of Procurement / Supply Chain / Contract Management
- Commercial / Domestic Sales / DMO Compliance Manager
- Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan / Corporate Planning / Finance
Key benefits
- Memetakan hubungan afiliasi berdasarkan kepemilikan saham langsung dan kesamaan penerima manfaat akhir.
- Menilai kesiapan dasar permohonan, termasuk bukti penugasan pemerintah dan informasi yang masih membutuhkan klarifikasi.
- Memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan IUJP, bidang/subbidang, ruang lingkup persetujuan, dan masa berlakunya.
- Menelaah kontrak dan proses pengadaan melalui checklist pemeriksaan sebelum penunjukan atau perpanjangan pekerjaan.
- Menyusun action plan lintas divisi dengan pembagian tanggung jawab legal, procurement, operasi, dan manajemen.
Programme agenda
- Pemetaan kepemilikan dan penerima manfaat akhir (beneficial owner) dalam struktur grup dan perusahaan patungan.
- Dasar persetujuan, penugasan pemerintah, dan dokumen pendukung.
- Jalur permohonan serta kesesuaian persetujuan dengan bidang/subbidang IUJP, masa berlaku, dan lingkup pekerjaan.
- Persetujuan internal, benturan kepentingan, dan pemeriksaan kontrak berjalan atau perpanjangan.
- Perbedaan estimasi volume, komitmen minimum, dan dasar pembayaran.
- Pengurangan pekerjaan, keterlambatan akses lokasi, dan penghentian sementara.
- Ketentuan standby: tanggung jawab, bukti durasi, dasar biaya, dan prosedur pengajuan.
- Pemberitahuan perubahan, penyesuaian kapasitas, demobilisasi, dan penyelesaian kewajiban saat penghentian.
Pembahasan contoh klausul untuk mengidentifikasi risiko yang belum diatur atau memerlukan kesepakatan tambahan.
- Formula penyesuaian tarif: komponen biaya, indeks acuan, periode dasar, dan jeda pemberlakuan.
- Perubahan jarak angkut, lokasi disposal, kondisi material, dan pekerjaan tambahan.
- Kewenangan instruksi lapangan serta persetujuan harga dan volume.
- Rekonsiliasi pekerjaan, kelengkapan tagihan, pemotongan, dan penanganan nilai yang diperselisihkan.
- Bukti pendukung klaim dan dasar penyusunan amendemen kontrak.
Penelaahan contoh klausul, instruksi pekerjaan, laporan volume, dan dokumen tagihan.
- Alasan penggunaan afiliasi: kapasitas, integrasi perencanaan, mutu, pengalaman, dan investasi.
- Pembandingan kemampuan, produktivitas, keselamatan, dan biaya dengan alternatif penyedia.
- Pertimbangan penyedia lokal dan dokumentasi keputusan pengadaan.
- Evaluasi kinerja serta tindakan ketika kontraktor tidak memenuhi target.
- Biaya tetap, variabel, dan biaya yang dapat dikurangi melalui penyesuaian kapasitas.
- Pengaruh volume, utilisasi alat, produktivitas, dan jarak angkut terhadap biaya per unit.
- Dampak perubahan pekerjaan terhadap margin dan kebutuhan kas.
- Pemulihan kenaikan biaya melalui tarif serta pilihan penyesuaian armada, metode kerja, dan jadwal.
Simulasi sederhana untuk membandingkan asumsi awal, kondisi terbaru, dan pilihan penyesuaian.
Pembahasan kasus hipotetis mengenai perpanjangan kontrak afiliasi dengan penurunan volume, kapasitas yang telah tersedia, kenaikan biaya, dan pekerjaan tambahan yang belum disepakati.
- Menggabungkan hasil pemeriksaan dokumen, klausul, dan perhitungan biaya.
- Menentukan pilihan kelanjutan pekerjaan serta penyesuaian volume, tarif, kapasitas, atau pembayaran.
- Menyusun dasar usulan dari perspektif pemberi kerja dan kontraktor.
- Menetapkan bukti, persetujuan, dan tindak lanjut lintas fungsi.
Latihan penyusunan memo keputusan dan pokok usulan penyesuaian kontrak.
Speakers & trainers
Eva Armila
Senior Partner
DeHeng ARKO
Sesi Pagi
Eva Armila Djauhari adalah Senior Partner DeHeng ARKO dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam investasi, merger dan akuisisi, serta pembiayaan proyek, terutama di sektor energi dan sumber daya alam. Ia juga merupakan penulis bersama panduan hukum pertambangan Indonesia dalam Legal 500 Country Comparative Guides 2026. Latar belakang hukum korporasi dan pertambangan tersebut relevan untuk membedah hubungan kepemilikan dan afiliasi, persyaratan persetujuan, serta implikasinya terhadap kontrak penggunaan kontraktor satu grup.
Bambang Tjahjono
Direktur Eksekutif
Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO)
Bambang Tjahjono adalah Direktur Eksekutif ASPINDO yang aktif menyampaikan perspektif industri jasa pertambangan mengenai dampak kebijakan produksi, kesiapan alat, produktivitas, dan efisiensi biaya kontraktor. Sepanjang 2026, ia menjadi narasumber mengenai pengaruh perubahan RKAB terhadap bisnis jasa tambang serta penyesuaian armada untuk mendukung efisiensi operasi. Perspektif industri tersebut relevan untuk menghubungkan hasil pemeriksaan legal dengan penilaian kesiapan kontraktor, perencanaan pelaksanaan pekerjaan, dan penyusunan action plan lintas divisi.